Gara-gara Golkar Dan PAN, Jokowi Reshuffle Kabinet
Bagi2berita - Pekan ini isu reshuffle kembali memanas yang salah satu spekulasinya lantaran adanya imbauan agar menteri-menteri diminta tak keluar kota selama sepekan. Apakah kali ini benar-benar ada reshuffle? Dan benar ada jatah menteri untuk PAN dan Golkar?
Bukan tanpa sebab isu reshuffle bergulir. Angin pergantian menteri jilid II itu sudah lama didengar partai-partai pendukung pemerintah, begitu juga beberapa peristiwa yang mencuatkan spekulasi reshuffle.
Adalah dukungan PAN dan Golkar yang dianggap menjadi salah satunya sebab paling ketara diadakan reshuffle, selain tentu evaluasi kinerja. Namun beberapa kali isu reshuffle bergulir, beberapa kali itu juga menguap.
"Kita tunggu saja, terserah kepada Presiden mau reshuffle atau tidak," ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto, kepada wartawan, Selasa (26/7/2016).
Yandri berulang kali menyebut partainya tidak meminta atau mendorong-dorong agar ada reshuffle dan kadernya masuk Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PAN loyal mendukung kebijakan Presiden.
"Kalau diajak (masuk kabinet) yang kita siap dari dulu. Kalau nggak diajak juga nggak apa-apa. Kita tetap dukung Presiden," terang anggota komisi II DPR itu.
Begitu juga dengan Golkar, reshuffle adalah soal hak prerogatif presiden. Dukungan kepada pemerintah tak melulu dikompensasi dengan menteri. Namun tawaran menteri tentu tak akan ditolak oleh Golkar.
"Golkar sangat siap dengan sejumlah kader-kader kompetennya untuk membantu Presiden mensejahterakan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan anggaran yang semakin efektif dan efisien," kata Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar.
Golkar di tengah isu reshuffle ini bahkan terang-terangan mengkritik kinerja menteri bidang perekonomian patut menjadi perhatian serius Jokowi. Meski tak serta merta kritik ini karena ingin dapat kursi menteri.
"Perbaikan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan daya beli rumah tangga miskin dan kesempatan usaha dan lapangan kerja, harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi-JK apabila ingin melakukan reshuffle kabinet," imbuh Agun.
Lalu apakah isu reshuffle ini benar terjadi atau kembali menguap? Hanya Presiden Jokowi yang tahu. Jokowi hanya menegaskan evalusi terhadap menteri-menteri adalah proses yang berkelanjutan.
"Evaluasi dilakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan," tegas Jokowi, Minggu (24/7/2016).
Sumber: Detikcom
Bukan tanpa sebab isu reshuffle bergulir. Angin pergantian menteri jilid II itu sudah lama didengar partai-partai pendukung pemerintah, begitu juga beberapa peristiwa yang mencuatkan spekulasi reshuffle.
Adalah dukungan PAN dan Golkar yang dianggap menjadi salah satunya sebab paling ketara diadakan reshuffle, selain tentu evaluasi kinerja. Namun beberapa kali isu reshuffle bergulir, beberapa kali itu juga menguap.
"Kita tunggu saja, terserah kepada Presiden mau reshuffle atau tidak," ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto, kepada wartawan, Selasa (26/7/2016).
Yandri berulang kali menyebut partainya tidak meminta atau mendorong-dorong agar ada reshuffle dan kadernya masuk Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PAN loyal mendukung kebijakan Presiden.
Begitu juga dengan Golkar, reshuffle adalah soal hak prerogatif presiden. Dukungan kepada pemerintah tak melulu dikompensasi dengan menteri. Namun tawaran menteri tentu tak akan ditolak oleh Golkar.
"Golkar sangat siap dengan sejumlah kader-kader kompetennya untuk membantu Presiden mensejahterakan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan anggaran yang semakin efektif dan efisien," kata Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar.
Golkar di tengah isu reshuffle ini bahkan terang-terangan mengkritik kinerja menteri bidang perekonomian patut menjadi perhatian serius Jokowi. Meski tak serta merta kritik ini karena ingin dapat kursi menteri.
"Perbaikan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan daya beli rumah tangga miskin dan kesempatan usaha dan lapangan kerja, harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi-JK apabila ingin melakukan reshuffle kabinet," imbuh Agun.
Lalu apakah isu reshuffle ini benar terjadi atau kembali menguap? Hanya Presiden Jokowi yang tahu. Jokowi hanya menegaskan evalusi terhadap menteri-menteri adalah proses yang berkelanjutan.
"Evaluasi dilakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan," tegas Jokowi, Minggu (24/7/2016).
Sumber: Detikcom
Comments
Post a Comment